Pilih Laman
Magetan-CBS
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan terancam mengalami krisis pejabat eselon II (dua) . Saat ini tercatat, 15 jabatan Kepala Dinas hanya dihuni Pelaksana tugas (Plt) yang dirangkap 15 Kepala OPD Pemkab Magetan.
Selain, jabatan Kepala dinas, sejumlah kursi Kepala Bagian (Kabag) juga dirangkap oleh Kepala bagian lain yang tersisa.
Disisi lain, semester awal tahun 2019, sejumlah Kepala Dinas serta Kabag dipastikan pensiun.
Data yang dihimpun, Staf Ahli Bidang SDM, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Kepala BKD bakal pensiun  semester awal 2019.
Bupati Magetan terpilih, juga bakal terganjal Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dijelaskan pada pasal 162 ayat (3), Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota  dilarang  melakukan penggantian  pejabat  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah Provinsi   atau   Kabupaten/Kota,   dalam   jangka   waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Magetan, Bambang Trianto, berharap rekomendasi pelantikan 13 pejabat seleksi lelang jabatan segera diturunkan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo. ” Semoga rekomendasi Mendagri segera turun, setelah pelantikan Bupati, 20 September mendatang,” kata Bambang Trianto, Selasa (28/8).
Diungkapkan Bambang Trianto, pihaknya memastikan Bupati baru, akan dapat melantik pejabat dilingkup Pemkab Magetan meski menabrak UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. ” Selama ada ijin tertulis  dari Mendagri, Bupati baru bisa melantik,” pungkas Sekda Magetan.
  • Norik CBS
Viral, Vidio Guru SMP Hajar Murid.
Depan Pasar Agrobis Plaosan Biang Keladi Kemancetan, Ini Langkah Disperindag!