Pilih Laman

Magetan-
Sejumlah proyek bodong alias tanpa papan informasi, kini tengah dibidik Kejaksaan Negeri ( Kejari) Magetan.
Alasanya, puluhan proyek yang dikerjakan tutup tahun 2018 tersebut dinilai menabrak Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden ( Perpres). ” Kami butuh informasi juga dari masyarakat, saat ini kita telusuri proyek tanpa papan nama tersebut,” kata Atang Pujianto, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Magetan, Selasa ( 18/12).
Jika menilik proyek bodong alias tanpa papan informasi berpotensi menabrak Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Disebutkan pada pasal 25 ayat satu (1),  Pengguna Anggaran ( PA) mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa pada  masing-masing  Kementerian/Lembaga/ Institusi  secara terbuka  kepada  masyarakat  luas setelah  rencana  kerja  dan  anggaran  Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.
Dilanjutkan ayat dua (2), Pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) paling kurang berisi: a). nama dan alamat Pengguna Anggaran; b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. lokasi pekerjaan; dan d. perkiraan besaran biaya.
Jika kurang jelas, ayat tiga (3) secara gamblang menegaskan kewajiban papan nama informasi penggunaan anggaran pemerintah tersebut, Pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), dilakukan  dalam  website  Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi  masing-masing,  papan pengumuman  resmi  untuk  masyarakat,  dan  Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
Selain Pepres Nomor 70 Tahun 2012, proyek tanpa papan informasi juga menabrak Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Dijelaskan pada pasal 16, Informasi  Publik  yang  wajib  disediakan  oleh  organisasi non pemerintah dalam Undang-Undang ini adalah, pengelolaan  dan  penggunaan  dana  yang  bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan  masyarakat,  dan/atau  sumber  luar negeri.
Kajari Magetan menyebut, kelalaian Pengguna Anggaran ( PA) yang tidak memasang papan nama proyek berpotensi merugikan negara. ” Kalau tidak salah anggaran untuk papan nama ada di kegiatan tersebut, seharusnya dikembalikan jika tidak digunakan,” tegas Kajari Magetan.

Norik CBS

84 Ribu e-KTP Invalid Dibakar.
Jelang Nataru, Pejabat Blusukan Pasar Tradisional.