Pilih Laman

Magetan-CBS
Menolak lupa, tepatnya 14 Agustus 2017, dalam sidang Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Magetan, Legislatif mengesahkan Peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang disaksikan mantan Bupati Magetan, Sumantri serta dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Camat se-Kabupaten Magetan.
Awalnya, terbitnya Perda KTR membawa angin segar terkait carut-marutnya pemanfaatkan smoking area atau ruang merokok yang terjadi di Kabupaten Magetan. Salah satunya, di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Magetan. Di kantor pelayanan publik ini, smoking area diubah fungsinya oleh OPD terkait menjadi toko.
Ironisnya, aturan yang dibuat Pemkab Magetan dan disetujui DPRD Kabupaten Magetan terkesan hanya omong kosong. Sebab, setahun diterbitkan Perda KTR terkesan tidak difungsikan. Buktinya, smoking area di kantor Dukcapil Kabupaten Magetan hingga kini masih jadi toko.
Padahal, pembuatan Perda menelan anggaran kurang lebih Rp 250 juta yang disedot dari uang rakyat atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan. ” Anggaran pembuatan Perda kurang lebih Rp 250 juta, ” kata Suratman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Minggu (2/9).
Suratman tidak menampik, Perda KTR yang telah disahkan Dewan setahun lalu terkesan muspro. OPD yang nekat merubah fungsi Smoking area tidak menggubris  Perda yang disahkan bersama tahun 2017 lalu. ” Kami akan panggil mulai OPD penegak Perda serta OPD lain yang terlibat,” tegas Politisi Golkar tersebut.
Disisi lain, sejumlah masyarakat Kabupaten Magetan menuding Perda KTR yang dibuat Pemkab Magetan terkesan dagelan. OPD yang seharusnya patuh aturan malah menabrak Perda tersebut. ” Anggaran buatnya ratusan juta, setelah aturan jadi malah gak dipakai, dagelan- dagelan,” ujar Johan ( 40) yang mengaku warga Kecamatan Ngariboyo.
Sebagai informasi, selain tidak menggubris Perda KTR, Dinas Dukcapil Kabupaten Magetan juga terkesan cuek dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Denda Rp 50 Juta Bagi Pejabat Pelanggar Perda KTR.
Warga Krowe Gempar, Ada Warga Luar Desa Terjun Ke Sumur.