Pilih Laman
Magetan CBS
Pimpinan lembaga atau Badan dilingkup Pemkab Magetan, dapat dikenai denda Rp 50 juta, jika terbukti membiarkan warga merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) atau tidak menyediakan smoking area dilingkungan kantornya.
Sanksi tersebut jelas disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (tiga) Peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Selain denda Rp 50 juta, Pimpinan lembaga atau Badan dilingkup Pemkab Magetan, juga dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan.
Ironisnya, aturan yang telah ditandatangani Bupati Magetan serta Sekretaris daerah (Sekda) Magetan 15 Agustus 2017 lalu, hingga kini terkesan tidak diterapkan.
Buktinya,ruang merokok atau Smoking area yang dibangun Dinas Kesehatan (Dinkes) Magetan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Magetan, malah dijadikan toko. Padahal, proyek smoking area menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah.
Sejumlah masyarakat yang dimintai pendapat, mendukung penerapan sanksi untuk Kepala lembaga atau Badan yang cuek terhadap produk hukum Pemkab Magetan tersebut. ” Yang terbitkan aturan kok yang melanggar, kami sangat mendukung sanksi tersebut,” kata Dedi Mahdi (29) warga jalan Pahlawan, Senin (3/9).
Ironisnya, Sekda Magetan, Bambang Trianto, belum dapat dikonfirmasi terkait Perda KTR yang telah ditandatanganinya tersebut. Pesan singkat melalui Whatsaap yang dikirim ke ponselnya belum dijawab.
  • Norik CBS
Raperda Inisiatif Legislatif Mulus Didepan Eksekutif.
Diduga Tabrak Perda KTR, Dukcapil Enjoy Pakai Smoking Area Untuk Toko.